Asuransi Syariah

  1. A. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu assurantie (asuransi), yan dalam hukum Belanda disebut verzekering yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Inggris, asuransi disebut insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata insurance dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan.

Sedangkan asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling mellindungi dan tolong menolong  di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau taba’ru yang memberikan pola pengembalian utuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

  1. B. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a.)  Surat Yusuf : 43-49

“ Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk system proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan”.

b.)  Surat Al-Baqarah : 188

Firman Allah “… dan janganlah kalian memakan harat di antara sekalian dengan jalan yan bathil, dan janganlah kalian bwa urusan harta itu kepada hakim yan dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu”

c.) Al Hasyr : 18

”Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Alloh dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan

  1. C. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia di awali dengan asuransi syariah pertama Indonesia pada tahun 1994. Saat itu, pt Syarikat Takaful Idonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendkiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan  Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa tUgu Mandiri, Departemen Keuangan RI, seerta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.

Selanjutnya, STI mendirikan dua anak perusahaan. Mereka adalah perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada 4 Agustus 1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2Juni 1995. setelah Asuransi Takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi busnis asuransi syariah di Indonesia.

  1. D. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional
No. Perbedaan Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
1 Akad (perjanjian) Takaful (tolong menolong) Tadabuli (jual beli)
2 Gharar (ketidakpastian)   Tidak ada batasan waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggunng
3 Tabbaru dan tabungan Dana tabbaru disimpan direkening khusus apabila ada yang tertimpa musibah diberikan dana tabbaru Tidak ada
4 Maisir (judi) Tidak ada Ada ( pemegang polis tidak mengetahui darimana dan bagaiman cara perusahaan asuransi membayarkan uang pertangguangan
 

5

 

Riba

 

Tidak ada (menyimpan uanng di bank dengan system mudharabah)

 

Dana diinvestasi dengan sistem bunga

6 Dana hangus Tidak ada Ada
7 Konsep taawun Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah dengan perusahaan Keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan
8 Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi Tidak ada Dewan Pengawas Syariah

 

E. Premi Asuransi Syariah

1. Premi Ta’awun

  • Premi ta’awun, atau yang disebut sebagai premi proteksi pada Asuransi Konvensional adalah untuk menolong Peserta Asuransi yang sedang menghadapi musibah, serta boleh pula digunakan untuk berbagai kebajikan lainnya.
  • Uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis/Peserta Asuransi, yang secara tulus ikhlas dan tidak untuk diminta kembali, yang ditujukan untuk tolong-menolong.
  • Premi Ta’awun bukan menjadi hak milik Perusahaan.  Bila Perusahaan tidak lagi menjalankan usahanya, maka saldo Dana Ta’awun dikembalikan kepada ummat untuk berbagai aktivitas kebajikan.

 

Kumpulan Dana Ta’awun membentuk Cadangan Premi.

  • Perusahaan Asuransi menginvestasikan Dana Ta’awun dengan sebaik-baiknya dengan bagi hasil antara Perusahaan dengan Pool Dana Ta’awun.
  • Hasil Investasi yang positif akan meningkatkan Cadangan Premi yang berfungsi untuk membayarkan risiko-risiko yang dihadapi dalam melindungi kepentingan peserta Asuransi.
  • Perusahaan Asuransi juga menyediakan sumber dana lain bagi Dana Ta’awun bilamana belum/tidak mencukupi membayar risiko yang dihadapi peserta asuransi.

2. Premi Wadi’ah (Premi Unsur Tabungan)

  • Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 225/KMK.017/1993, Perusahaan Asuransi boleh pula memasukkan unsur tabungan ke dalam premi sehingga akan terbentuk apa yang disebut dengan Nilai Tunai yang akan dikembalikan kepada Pemegang Polis baik sewaktu mapun di akhir masa asuransi.
  • Kondisi Asuransi Non Syariah saat ini memperlakukan premi unsur tabungan sebagai Premi Proteksi, akibatnya Nilai Tunai sangat kecil.  Salah satu akibatnya animo berasuransi sangat rendah, hanya 10 % dari jumlah penduduk Indonesia.
  • Dengan menerapkan prinsip syariah hal ini dapat diatasi karena Nilai Tunai adalah minimal sama dengan Akumulasi Wadiahnya.
  • Premi Wadi’ah adalah premi yang disetor oleh Pemegang Polis untuk dipergunakan sesuai keperluan masing-masing Pemegang Polis, antara lain:  ONH, Biaya Pendidikan, Kesehatan, dll.
  • Status hukum Premi Wadi’ah adalah titipan, ada ketentuan asuransi yang memuat “ Akad Wadi’ah”.
  • Wadi’ah di sini adalah uang, berarti modal yang dapat dipergunakan untuk berbagai aktivitas dunia usaha.
  • Wadi’ah yang boleh dipergunakan oleh penerima amanah disebut Wadi’ah Yad Dhamanah.

Dalam operasionalnya wadiah diinvestasikan Perusahaan Asuransi sehingga dapat memperoleh hasil positif, lalu diadakah bagi hasil dengan prinsip Mudharabah.

  • Dalam Akad Mudharabah dana Premi Wadi’ah :  Bilamana investasi mengalami kerugian, pemegang polis tidak turut menanggung kerugian investasi tersebut karena Akad Mudharabah tersebut tidak dapat membatalkan Akad Wadi’ah yang mendasari setoran premi pemegang polis.

3. Premi Ekstra, Underwriting:

  • Premi Ekstra berkaitan dengan penerimaan bersyarat tertanggung.  Dalam hal ini setelah melalui Underwriting peserta tersebut dapat diterima, namun dengan premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta lain.  Dengan memperhatikan medical record peserta, dimana seseorang peserta memiliki “peluang” meninggal berbeda.   Hal ini lazim bagi Asuransi konvensional.
  • Dalam Asuransi Syariah tidak dibenarkan mengeksakkan mati, karena masalah kematian adalah sesuatu yang tidak pasti dan tidak dapat diduga secara eksak, maka dalam penetapan premi Asuransi Syariah, seleksi underwriting dipandang sebagai bagian dalam menempatkan keadilan bagi seluruh peserta asuransi, sehingga tidak perlu dikenakan ekstra premi.

F. Produk Asuransi syariah

1. Ta’awun Al Khairat

  • Premi hanya berupa Premi Ta’awun
  • Klaim dibayarkan hanya apabila peserta asuransi meninggal dalam masa asuransi dan dibayarkan sekaligus kepada Penerima Manfaat sesuai yang tercantum dalam Polis
  • Produk ini dapat dipergunakan untuk mem-back up perjanjian hutang dengan pihak ketiga, misalnya dengan bank.  Pada Asuransi Konvensional, prinsip ini digunakan dalam produk Asuransi Jiwa Kredit, sedangkan pada Asuransi Syariah berupa produk Asuransi Jiwa Pembiayaan.  Produk ini sekaligus dilengkapi dengan proteksi Personal Accident.

2. Ta’awun Santunan Keluarga

  • Premi berupa Premi Ta’awun.
  • Klaim dibayarkan apabila peserta asuransi meninggal dalam masa asuransi.
  • Untuk memberikan perlindungan keuangan paripurna bagi keluarga peserta asuransi meninggal.
  • Klaim adalah berupa uang santunan dalam jumlah yang memadai untuk kebutuhan hidup sehari-hari, minimal     Rp. 1.000.000,00 yang diberikan setiap bulan untuk jangka waktu selama 100 bulan. (Ditentukan kemudian sesuai perkembangan).

3. Wadi’ah Dana Haji

  • Dana wadi’ah untuk tujuan menunaikan ibadah haji.
  • Produk ini untuk  memproteksi niat peserta asuransi untuk menunaikan ibadah haji.
  • Premi terdiri dari Premi Ta’awun dan Premi Wadi’ah.
  • Bila wadi’ahnya cukup, Pemegang Polis dapat menarik seluruh wadi’ahnya untuk menunaikan haji.
  • Klaim wadi’ah dana haji adalah klaim meninggal.  Klaim adalah berupa biaya perjalanan haji untuk seorang Penerima Manfaat baik untuk menghajikan, maupun mem-badal haji-kan peserta asuransi yang meninggal.

4. Wadi’ah Dana Pendidikan

  • Bertujuan untuk mengelola dana wadi’ah bagi pendidikan.
  • Diterimakan kepada Penerima Beasiswa dan jika Peserta Asuransi meninggal dalam Masa Asuransi.
  • Menjaga kelangsungan pendidikan Penerima Beasiswa serta memberikan perlindungan finansial bagi Penerima Manfaat Asuransi.
  • Waktu pemberian beasiswa dapat ditentukan sesuai kebutuhan.
  • Premi terdiri dari Premi Ta’awun dan Premi Wadi’ah.

5. Wadi’ah Investasi

  • Bertujuan untuk menyimpan sejumlah uang Pemegang Polis/Peserta Asuransi secara Wadi’ah Yad Dhamanah.
  • Mendapatkan nilai tambah yang halal dari wadi’ahnya serta sekaligus memberikan perlindungan finansial sebesar wadi’ah bagi Penerima Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis/Peserta Asuransi meninggal dalam masa asuransi.
  • Premi terdiri dari Premi Ta’awun dan Premi Wadi’ah.

6. Wadi’ah Dana Perawatan

  • Manfaat yang diperoleh tersebut meliputi rawat inap maupun biaya pengobatan.  Yang dapat menikmati manfaat tersebut, di samping pemegang polis juga anggota keluarga.
  • Berazas al Mudharabah, sehingga uang yang dikumpulkan perusahaan asuransi setelah diinvestasikan dan memperoleh keuntungan dibagikan kembali kepada pemegang polis sesuai bagi hasil.

7. Asuransi Syariah Kesehatan Kumpulan

  • Memberikan perawatan terhadap pegawai Perusahaan, Lembaga bila terjadi sakit dan membutuhkan perawatan.
  • Premi yang dibayarkan berupa premi Ta’awun.
  • Bekerjasama dengan rumah sakit provider.

G. Nilai Tukar Premi

Program Asuransi yang memiliki Premi Wadi’ah akan memiliki Nilai Tunai minimal sama dengan akumulasi  Wadi’ah/Tabungan dikurangi kalau ada, penggunaan wadi’ah oleh Pemegang Polis.

  • Apabila terdapat bagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Polis, maka bagian tersebut akan ditambahkan kepada Nilai Tunai.
  • Perhitungan Nilai Tunai Peserta akan sama dengan aktivitas pengelolaan Tabungan Nasabah di perbankan.  Perkembangan Nilai Tunai akan disampaikan kepada pemegang polis secara berkala, sebagaimana halnya Buku Tabungan

H. Pinjaman Polis

  • Dalam Perusahaan Asuransi Pemegang Polis dapat melakukan Pinjaman Polis terhadap premi unsur tabungan yang telah mereka setor.
  • Pinjaman polis dibatasi lebih kecil dari Nilai Tunai.
  • Bilamana peserta melakukan pinjaman polis, maka Nilai Tunainya akan berkurang sejumlah pinjaman polis.

I. Sinergi Asuransi dan Perbankan

  • Perusahaan Asuransi menempatkan uang di Bank serta menjadikan Bank sebagai tempat lalulintas transaksi keuangannya.
  • Perusahaan Asuransi dapat memanfaatkan keunggulan IT Bank dalam administrasi keuangan pemegang polis.
  • Dalam Marketing, antara lain asuransi menggunakan Agency, serta door to door service , yang dapat menjadi perpanjangan tangan perbankan dalam memasarkan produk.
  • Bancassurance, bank memperoleh fee dalam memasarkan produk-produk Asuransi.

J. Perkembangan dan Pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia

Indonesia merupakan Negara, dimana mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Namun demikian, perkembangan produk-produk dengan prinsip syariah baru berkembangn kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, salah satunya adalah produk asuransi syariah yang dipelopori oleh PT Asuransi Takaful Indonesia yang berdiri pada tahun 1994.  Pada awal berdirinya, produksi dan aset tidak lebih dari Rp. 20 Milyar. Namun demikian, selama beberapa tahun berikutnya asuransi syariah mengalami stagnasi. Tidak adanya dukungan Pemerintah diyakini menjadi salah satu penyebab utama hal tsb. Para pemain membutuhkan dukungan berupa peraturan yang jelas yang dapat membuat investasi dalam syariah menjadi menarik dan kondusif bagi investor. Selama itu pula asuransi syariah berpegang pada peraturan yang bersifat umum yaitu UU No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

Departemen Keuangan kemudian mengeluarkan KMK No. 426/KMK.06/2003 yang sudah mulai memasukkan beberapa peraturan tentang asuransi syariah, termasuk tentang ketentuan modal sebesar Rp. 2 Milyar bagi perusahaan yang ingin membuka cabang syariah. Kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membuat fatwa no. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang definisi asuransi syariah. Walaupun belum dianggap ideal, namun hal ini dapat dilihat sebagai suatu dukungan kuat Pemerintah dan ulama bagi keberadaan asuransi syariah nasional untuk bertumbuh.

 

Data Departemen Keuangan menunjukan market share asuransi syariah pada tahun 2001 baru mencapai 0.3% dari total premi asuransi nasional. Dibidang aturan hukum saat ini sedang dibuat aturan khusus mengenai asuransi syariah yang diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan sebagaiman dampak dari UU perbankan tahun 1998.

Dengan sudah adanya kepastian hukum, maka mulai tahun 2001, beberapa perusahaan mulai berminat menggarap asuransi syariah ditandai dengan berdirinya Asuransi Syariah Mubaraqah dan MAA Life Syariah. Total produksi naik menjadi Rp. 109 Milyar dari sebelumnya Rp. 74 Milyar. Lambat laun perusahaan asing pun tidak ragu lagi untuk menanamkan modalnya untuk menggeluti asuransi syariah seperti Tokio Marine dari Jepang. Kemudian Allianz group yang berbasis di Jerman serta Prudential dari Inggris akhirnya juga tertarik untuk fokus menjual produk berbasis syariah. Pada saat ini ada beberapa perusahaan lokal dan asing masih menunggu izin operasional dari Departemen Keuangan. Bila izin sudah keluar, maka tahun 2009 total operator syariah menjadi 40 perusahaan sehingga semakin banyaknya pemain dapat mempercepat perkembangan asuransi syariah.

Pada tahun 2005, terdapat 23 perusahaan asuransi syariah dimana 3 diantaranya berbentuk perusahaan asuransi syariah yang beroperasi secara full (full-fledged company) dan selebihnya merupakan kantor cabang yang beroperasi secara parsial (window atau office channelling). Total produksi dan aset pada saat itu adalah sebesar Rp. 311 Milyar dan Rp. 620 Milyar. Tahun berikutnya, jumlah operator syariah bertambah menjadi 27 perusahaan yang membuat  produksi serta aset meningkat menjadi Rp. 498 Milyar dan Rp. 918 Milyar. Ini menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar  60% dan 48% masing-masing untuk produksi dan aset.

Dunia Asuransi syariah di Indonesia terus menggeliat. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada tahun 2007 dimana secara keseluruhan total produksi dan aset asuransi syariah yang terdiri dari asuransi kerugian syariah dan asuransi jiwa syariah telah melampaui angka psikologis Rp. 1 Triliun. Total Kontribusi secara nasional mencapai Rp. 1.3 Triliun yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 165% dari tahun sebelumnya. Sedangkan total aset telah meningkat menjadi Rp. 2 Triliun yang menunjukkan kenaikan setara dengan 121% dari tahun 2006.

Sampai akhir tahun 2007 yang lalu, dengan adanya 35 perusahaan asuransi syariah yang terdiri dari 20 asuransi kerugian syariah ditambah 15 asuransi jiwa syariah, maka total produksi naik menjadi Rp. 1.318.216.350,- sedangkan aset berkembang menjadi Rp. 2.023.802.041.307,-.

Dari angka tersebut, asuransi kerugian syariah secara total membukukan produksi sebesar Rp. 270 Milyar sedangkan asuransi jiwa syariah sebesar Rp. 1.048 Milyar. Hal ini menunjukan rasio pertumbuhan sebesar 41% dan 242% masing-masing untuk asuransi kerugian syariah dan asuransi jiwa syariah.

Bila dilihat dari data diatas, maka dalam waktu 7 tahun sejak tahun 2000, asuransi syariah nasional telah meningkat sebesar hampir 18 kali lipat dari Rp. 74 Milyar menjadi Rp. 1.3 triliun.

Salah satu kunci penting bagi kuat dan kokohnya suatu industri adalah permodalan. Hal ini lah yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengeluarkan PP No. 39 Tahun 2008 yang mengatur tentang ketentuan permodalan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi konvensional, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah berikut perusahaan pendukung perasuransian seperti broker.

Khusus untuk asuransi syariah yang berbentuk cabang, maka sampai akhir 2008, persyaratan permodalan adalah sebesar Rp. 5 Milyar. Kemudian naik menjadi Rp. 12.5 Milyar dan 25 Milyar pada akhir tahun 2009 dan 2010. Perusahaan asuransi syariah full memerlukan modal sebesar Rp. 50 Milyar sampai akhir 2010. Ketentuan ini lebih ringan dibandingkan asuransi konvensional yang mensyaratkan modal minimal sebesar Rp. 100 Milyar pada tahun 2010.